Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Badriyah Fahyumi mengatakan, aturan saat ini membuat pemerintah pusat tidak dapat mengintervensi daerah dalam menyediakan guru. Padahal harusnya pemerintah pusat melakukan itu.
"Pemeratan guru, pusat tidak bisa intervensi daerah. Tapi, dengan anggaran pendidikan 20 persen setiap daerah tidak ada alasan lagi untuk tidak menyediakan guru berkualitas," ujar Badriyah saat mengisi diskusi pendidikan bersama guru dan siswa di Kantor KPAI, Jakarta, Senin (6/5/2013).
Seharusnya pemerintah punya alat kebijakan untuk mengintervensi penyediaan guru berkualitas yang merata di daerah. Karena yang terjadi, kata Badriyah, daerah sulit berkomunikasi dengan daerah lain jika kekurangan guru.
"Kebijakan nasional pusat harusnya punya alat intervensi pemerataan guru. Yang terjadi di daerah, ada kelebihan tapi tidak boleh karena komunikasinya sulit antarpemda," imbuhnya.
Hasilnya bisa ditebak, guru di daerah-daerah tidak tersebar dengan merata. Badriyah menuturkan, bagaimana bisa menghadirkan guru yang berkualitas jika ada guru saja sudah sangat bersyukur.
"Ada sekolah yang masuk hanya seminggu sekali. Siswa kelas 6 belum bisa membaca, tapi lulus. Inilah yang terjadi. Karena itu, pemerintah kami dorong terus untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi anak Indonesia," terang Badriyah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar